0 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Posted by Blogger Name. Category: 2015 , PPKP , SKP

Berikut surat edaran PPKP dan SKP untuk dijadikan pedoman... surat edaran masih dlam proses (naik ke SEKDA). Pembuatan SKP harus Online SIMPEG... PEMERINTAH  KABUPATEN  KEBUMEN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Veteran Nomor 2  Kebumen   Telepon: (0287) 381144,381410,381205 Faksimile (0287) 381423  e-mail pemkab_kebumen@kebumenkab.go.id website: www.kebumenkab.go.id  Kodepos 54311

	Kebumen,         Desember  2015
	Kepada
	Yth.	Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
		di -
		KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR ................

TENTANG

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan  PP No 46 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, ditegaskan bahwa Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan  PNS  berdasarkan  sistem  prestasi  kerja  dan  sistem karier  yang  dititikberatkan  pada  sistem  prestasi  kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)(Pasal 5 PP 46 Tahun 2011) dan untuk  Pengukuran SKP serta Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2015 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di www.simpeg.kebumenkab.go.id.

2.    Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2016 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di www.simpeg.kebumenkab.go.id.

3.    Apabila terhitung  tanggal  01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, PNS pernah dijatuhi Hukuman Disiplin atau sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai wajib menilai perilaku kerja dengan nilai cukup (dibawah 76) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

4.    Permohonan penilaian PPKP tahun 2015 bagi PNS yang Pejabat Penilainya (PP) atau Atasan Pejabat Penilainya (APP)  Bupati/Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Sekda harus dikirim melalui Kepala BKD untuk diverifikasi.

5.    Berkas SKP, pengukuran SKP dan PPKP harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian (Sekretaris/KTU SKPD) dalam tata naskah pegawai di SKPD masing-masing.

6.    Form PPKP bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas wajib dikirimkan kepada Kepala BKN RI melalui Kepala BKD Kabupaten Kebumen sebanyak 2 (dua) rangkap.

7.    Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

8.    Adapun penjadwalan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Hal	Keterangan
a.	Pengajuan nilai dan atau tanda tangan Bupati/Pj. Bupati/Sekda/ Asisten Administrasi pada pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
b.	Entry pengukuran SKP dan penilaian perilaku 2015	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
c.	Fitur SKP, pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015 di simpeg	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
d.	Pengiriman Form PPKP Tahun 2015 bagi PNS IV/c keatas	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
e.	Entry SKP Tahun 2016	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
f.	Pengajuan tanda tangan Bupati/Sekda/Asisten Administrasi pada SKP Tahun 2016	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
g.	Fitur SKP Tahun 2016 di simpeg online	Ditutup tanggal 31 Januari 2016

9.    

Adapun mekanisme dan ketentuan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 diatur dalam lampiran.

10.  Buku petunjuk pengguna simpeg dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id atau  www.simpeg.kebumenkab.go.id.

11.  Berkas yang tidak lengkap dan berkas yang dikirim melebihi batas waktu yang telah ditentukan  tidak akan diterima / ditolak.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa  tanggung jawab.

	a.n. BUPATI KEBUMEN SEKRETARIS  DAERAH H. ADI PANDOYO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660401 199402 1 001
TEMBUSAN: 1.    Bupati Kebumen (sebagai laporan) 2.    Arsip

Lampiran  I  :     Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

                        Nomor   :  

                        Tanggal :       Desember 2015

A.    KETENTUAN PNS YANG DINILAI, PEJABAT PENILAI (PP) DAN ATASAN PEJABAT PENILAI (APP) PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI (PP)	ATASAN PEJABAT PENILAI (APP)	BAHAN PENILAIAN
1	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	Pj. Bupati	-
2	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
3	Asisten Sekda	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
4	Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
5	Kepala Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
6	Inspektur	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
7	Kepala Satpol PP	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
8	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
9	Camat	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
10	Direktur RSUD	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
11	Kepala Bagian di lingkungan Sekda	Asisten Sekda	Sekretaris Daerah	-
12	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	-
13	Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah	-
14	Kasubbag	Sekretaris/Kabag	Kepala Dinas/Badan	-
15	Kasubbid/Kasi	Kabid	Kepala Dinas/Badan	-
16	Kepala UPT Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	-
17	Kasubbag di Kecamatan	Sekcam	Camat	-
18	Kasi di Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah	-
19	Lurah	Camat	Sekretaris Daerah	-
20	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Camat	-
21	Kasi di Kelurahan	Lurah	Camat	-
22	KTU UPT Dinas/Badan	Kepala UPT Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	-
23	KTU SMK	Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
24	KTU SMA	Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
25	KTU SMP	Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
26	Pejabat fungsional di Dinas/Badan/Kantor secara umum	Kepala Dinas/Badan atau Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Asisten Administrasi Sekda	-
27	Pejabat fungsional gol IV/c	Kepala Dinas/Badan	Asisten Administrasi	Kepala Sekolah/Kepala SKPD
28	Pejabat fungsional gol IV/d	Pj Bupati	Pj Bupati	Kepala Sekolah/Kepala SKPD dan Asisten Administrasi
29	Pejabat fungsional gol IV/e	Pj Bupati	Pj Bupati	Kepala Sekolah/Kepala SKPD dan Asisten Administrasi
30	Pejabat fungsional di RSUD	Kabid yang didelegasikan	Direktur RSUD	Kepala Seksi/Poli/Bangsal/Unit
31	Pejabat fungsional di UPT Dinkes	Kepala UPT Dinkes	Kepala Dinkes atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-

NO	PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI (PP)	ATASAN PEJABAT PENILAI (APP)	BAHAN PENILAIAN
32	Pejabat fungsional guru di UPT Dinas Dikpora Kecamatan	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di UPT Dinas Dikpora Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	-
33	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di UPT Dinas Dikpora Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
34	Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di UPTD Dinas Dikpora Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
35	Pamong belajar di SKB	Kepala SKB	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
36	Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora	Asisten Administrasi	-
37	Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora	Asisten Administrasi	-
38	Pejabat fungsional guru di SMP/SMA/SMK	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
39	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
40	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Sekretaris/Kabag/Kabid	-
41	Penjaga Gedung dan Taman Sekolah pada SD	KTU UPTD Dikpora Unit Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	Kepala Sekolah
42	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada SD, TK dan UPTD	KTU UPTD Dikpora Unit Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	-
43	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada SMP/SMA/SMK	KTU SMP/SMA/SMK	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	Kepala Sekolah
44	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada RSUD	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Kabid	-
45	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada RSUD yang bekerja di Poli/Bangsal/Unit	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Kabid	Kepala Poli/Bangsal/Unit
46	Kepala Desa PNS	Sekcam	Camat	-
47	Sekdes PNS	Kasi Tata Pemerintahan	Camat	Kepala Desa
48	Pejabat Fungsional Umum diperbantukan pada SKPD lain	Atasan langsung di SKPD lain	Kepala SKPD lain	-
49	PNS tugas belajar	Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik	Atasan langsung Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik	-
50	PNS tugas belajar	Kasubbag/Kasubbid/Kasi/KTU di SKPD asli	Kabag/Kabid/Ka UPTD	Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik

KETERANGAN : PP dan APP dalam memberi nilai dan tanda tangan harus mempertimbangkan bahan penilaian dari atasan langsung yang secara nyata dalam praktek dilapangan membawahi seorang PNS. Misalnya Kasi Tapem dalam menilai PPKP Sekdes PNS harus mempertimbangkan bahan penilaian dari Kepala Desa, karena Kepala Desalah yang secara nyata mengetahui kinerja dan perilaku kerja Sekdes PNS.

B.   MEKANISME PENGAJUAN PPPK YANG MELALUI KEPALA BKD KABUPATEN KEBUMEN

1. Mekanisme pengajuan PPPK bagi PNS yang Pejabat Penilai (PP) atau Atasan Pejabat Penilai (APP)  ditandatangani oleh Bupati Kebumen atau Sekda  atau Asisten Administrasi Sekda :
1. SKPD membuat nota dinas / surat pengantar permohonan nilai PPKP kepada Kepala BKD dengan melampirkan :

1)   Sasaran kerja pegawai yang sudah ditandatangani Pejabat Penilai (hasil  simpeg)

2)  Draft penilaian perilaku kerja yang sudah diisi semua data target dan realisasi kerja, kecuali realisasi kualitas kerja (hasil simpeg)

3)  Draft pengukuran perilaku kerja (hasil simpeg)

4)  Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti :

a)    asli/draft realisasi laporan keuangan tahunan SKPD

b)    asli/draft realisasi kerja sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dari SKPD

c)    Fotocopy Surat keterangan tugas tambahan dilegalisasi, jika ada

d)    Surat keterangan kreativitas, jika ada 

2. Pejabat Penilai dalam menilai realisasi kualitas kerja harus berpedoman pada PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, huruf B, halaman 20.
3. Pejabat Penilai dalam  menilai tugas tambahan dan kreativitas harus berpedoman pada PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, huruf E dan F, halaman 60 dan 61.
4. Pejabat Penilai dalam menilai aspek perilaku harus berpedoman pada Anak Lampiran I-f PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, halaman 90 s.d 93.
5. Draft pengukuran SKP dan Buku Catatan Perilaku Kerja yang sudah diberi nilai oleh Pejabat Penilai dikembalikan PNS yang bersangkutan untuk dientry di simpeg dan diajukan permohonan tanda tangan kembali.
1. Data Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai untuk pengetikan di simpeg adalah sebagai berikut :

No	Kode NIP dalam SIMPEG	Nama	Jabatan
1.	111111111111111111	Drs. H. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si	Penjabat Bupati
2.	196604011994021001	H. ADI PANDOYO, SH, M.Si	Sekretaris  Daerah
3.	196410151989032006	Dra. DYAH WORO PALUPI	Asisten Administrasi

C.   PENULISAN TANGGAL PADA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016

1. Untuk penyeragaman, penulisan tanggal pada Form PPPK tahun 2015 (sudah diatur otomatis dalam simpeg) adalah sebagai berikut:

a.    Jika tidak ada keberatan dari PNS yang dinilai :

1)    Jangka waktu penilaian, diisi tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;

2)    Dibuat Pejabat Penilai, diisi tanggal 04 Januari 2016;

3)    Diterima PNS yang dinilai, diisi tanggal 05 Januari 2016;

4)    Diterima Atasan Pejabat Penilai, diisi tanggal 06 Januari 2016.

b.    Jika ada keberatan dari PNS yang dinilai :

1)    Jangka waktu penilaian, diisi tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;

2)    Keberatan dari PNS Yang Dinilai (apabila ada), maksimal 14 hari kerja dari tanggal PPPK diterima PNS yang dinilai

3)    Tanggapan Pejabat Penilai Atas Keberatan, maksimal 14 hari kerja dari tanggal keberatan PNS yang dinilai;

4)    Keputusan Atasan Pejabat Penilai Atas Keberatan, diisi sesuai kenyataan;

5)    Dibuat Pejabat Penilai, diisi tanggal 31 Desember 2015;

6)    Diterima PNS yang dinilai, diisi tanggal 07 Januari 2016;

7)    Diterima Atasan Pejabat Penilai, diisi tanggal 11 Januari 2016.

2. Penulisan tanggal pada SKP tahun 2016 sudah diatur otomatis dalam simpeg (ditandatangani oleh atasan pejabat penilai pada tanggal  4 Januari 2016).

a.n. BUPATI KEBUMEN

SEKRETARIS DAERAH

H. ADI PANDOYO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660401 199402 1 001

Tweet

Komentar →