0 Contoh Format Surat Keterangan Pindah untuk Persyaratan BSM PIP Tahun 2015

Contoh Format Surat Keterangan Pindah untuk Persyaratan BSM PIP Tahun 2015 - Kali ini saya akan membagikan Format Surat Keterangan Pindah. Fungsi sebenarnya Surat Keterangan Pindah ini bukan hanya untuk pindah dari Sekolah ke Sekolah lain di luar Kota/Kabupaten namun juga dapat dimanfaatkan untuk pencairan BSM.

Pihak Dinas memberi keringanan selain pencairan BSM menggunakan Surat Keterangan Aktif Siswa namun juga dapat dimanfaatkan untuk pencairan BSM, langsung saja berikut:

FORMAT : M-14

Download DISINI

Terima kasih atas kunjungan anda dan jangan lupa share artikel ini jika bermanfaat.

0 Batasan Waktu Pencairan BSM Tahun 2015 dan 2016

Batasan Waktu Pencairan BSM Tahun 2015 dan 2016 - Awalnya pada bulan Juni 2016 batas waktu pencairan BSM untuk tahap 1-16 pada tahun 2015 sudah ditentukan. Namun ternyata karena pada awal tahun kemarin operator disuruh untuk mengumpulkan data BSM kelas VI yang sekarang tinggal menunggu kelulusan.

Data BSM kelas VI muncul paling awal di tahun 2016 pada tahap 1, hampir semuanya adalah berisi anak-anak kelas VI yang sedianya pada pertengahan bulan Juni 2016 nanti adalah pengumuman kelulusan.

Namun kebanyakan yang mendapatkan adalah mereka yang memegang KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang saat ini diganti dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Baca Juga : Bagaimana Cara Mencairkan BSM dari Bank BRI Jika Siswa Pindah Sekolah?

Kabarnya lagi bahwa mereka yang memegang KPS pasti akan mendapatkan KIP, namun kenyataan di lapangan berbeda, karena saya sendiri di SDN Tambaharjo mengalaminya maka dari itu saya akan memasukkan peserta didik yang awalnya memiliki KPS dan sekarang tidak mendapatkan KIP akan saya usulkan pada Aplikasi Dapodik dan juga berkas syarat-syarat yang dubutuhkan.

Baca Juga : Cara Mengusulkan KIP untuk Peserta Didik di Dapodik dan Syarat-syaratnya

Kembali ke topik utama, saat kemarin saya mendapatkan teguran bahwa ada salah satu siswa yang belum dicairkan, kendala/masalah saya adalah karena siswa tersebut jauh pindahnya ke SD di Semarang oleh karena itu saya kebingungan karena syarat utama menerangkan bahwa siswa tersebut benar-benar dari SDN Tambaharjo, dan dari Dinas meringankan jika anak pindah sekolah dapat menggunakan Surat Keterangan Pindah.

Bagi anda yang bingung seperti apa Surat Keterangan Pindah dapat anda lihat

Baca Juga : Contoh Format Surat Keterangan Pindah untuk Persyaratan BSM PIP Tahun 2015

Diatas adalah Contoh Format Surat Keterangan Pindah siswa dari SDN Tambaharjo ke SD tempat siswa sekarang belajar. Selain itu jika siswa adalah pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) maka siswa wajib membawa fotocopy dan aslinya ke Bank bersama dengan syarat-syarat lain, seperti:

1. Foto Copy KTP Ortu

2. Foto Copy KPS

3. Surat Keterangan Pindah Aslinya dan Foto Copy

4. No Virtual dari SD sebelumnya

5. Raport pada identitasnya saja (yang ada foto siswa bagian depan) di cap stempel mengesahkan dari SD tempat saat ini siswa belajar

6. Siswa langsung datang ke Bank tempat pencairan untuk tanda tangan didampingi oleh orang tua/wali

Namun ada hal lain yang dapat dilakukan oleh sekolah asal, yaitu membatalkan pencairan peserta didik dengan mengajukan alasan, adapun format yang diberikan Dinas jika alasan yang sangat memang tidak bisa diganggu gugat, misalnya:

1. Sekolah tidak memiliki komunikasi dengan pihak wali sebelumnya (putus sambungan)

2. siswa meninggal dunia

3. memang tidak berhak mendapatkan BSM
4, Berhenti sekolah
5. Menerima beasiswa dari instansi/sumber lain
6. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan criminal
7. Mengundurkan diri
8. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin

9. dll

Yang sekiranya memang tidak bisa dikabari karena alasan tertentu, untuk itu anda dapat mendownload Format alasan tidak mencairkan DISINI (kebijakan masing-masing Dinas)

Untuk "Batasan Waktu Pencairan BSM Tahun 2015 dan 2016" dari Dinas menyatakan bahwa akhir pencairan BSM Tahun 2015 dan 2016 yaitu akhir 31 Juli 2016. Baik itu yang lama dari tahap 1-16 tahun 2015 juga tahap 1 tahun 2016.

Jika melebihi batas pencairan diatas maka Sekolah wajib melaporkan siswanya yang belum dicairkan pada format diatas.

Terima kasih atas kunjungannya, dan jangan lupa share artikel ini jika bermanfaat.

0 Cara Pelaporan SPT 1770S/1770SS Pajak Tahunan Pribadi TA 2015

Cara Pelaporan SPT 1770S/1770SS Pajak Tahunan Pribadi TA 2015 - Malam sahabat operator dimanapun berada, kali ini saya akan membagikan cara melakukan pelaporan pajak tahunan, supaya anda ketahui bahwa pelaporan pajak untuk tahun 2016 ini untuk tahun sebelumnya atau 2015 yang berakhir 2 hari sejak artikel ini saya buat.

Pelaporan pajak untuk tahun ke dua ini akan saya lakukan karena saya sendiri sudah memiliki NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak. Awal saya memiliki NPWP adalah karena dulu saya pernah mendapatkan Tunjangan Beasiswa S1 dari APBN/APBD selama 3 x selama saya mengikuti perkuliahan di UPBJJ Universitas Terbuka.

Siang tadi saya menuju ke Kantor Pajak Kebumen karena Nomor E-Fin saya lupa/hilang jadi saya harus meminta ke Kantor Pajak, tenang saja karena yang anda butuhkan hanya menunjukkan Kartu NPWP anda ke petugas khusus yang mengerjakan E-filing.

Setelah saya mendapatkan Nomor E-Fin saya juga akan merubah Email dan Password karena saya sendiri lupa semuanya karena pelaporannya sudah 1 tahun lebih. Untuk lebih jelasnya, ikuti saya mengerjakan Laporan Pajak.

Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu Formulir SPT 1770SS dan SPT 1770S. Jadi untuk Formulir SPT 1770S ditentukan yaitu penghasilan bruto anda adalah diatas 60 juta, sedangkan Formulir SPT 1770SS apabila penghasilan anda kurang dari 60 juta. Saya sendiri penghasilan sebagai honorer di SDN Tambaharjo jika total dihitung selama 1 rahun ini adalah sebesar

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Honor GTT Rp 250.000 x 12 bulan	Rp 3.000.000
2.	Honor Operator Rp 120.000 x 2 semester	Rp    240.000
3.	Honor Kegiatan	Rp    200.000
Jumlah		Rp 3.440.000

Itu hasil yang sebenarnya saya tidak mengarang, ya memang nasib Honorer kita harus siap apapun yang terjadi meskipun penghasilan saya sebagai Operator+Honorer cukup buat bensin dan jajan harian.

Untuk langkahnya ikuti dibawah ini Bagaimana Cara Pelaporan SPT 1770S/1770SS Pajak Tahunan Pribadi TA 2015 berikut:

1. Siapkan Formulir 1721-A2 dan formulir 1721-VII jika anda PNS, karena judul saya adalah Pajak Pribadi jadi tanpa Formulir A2. Langsung isi sesuai dengan penghasilan yang tertera seperti rincian diatas, jangan lupa harta anda sebagai pajak pribadi pasti punya HP dan barang elektronik lainnya juga kendaraan motor/mobil dan sebagainya.

2. Langsung menuju situs DJP Online https://djponline.pajak.go.id/account/login

3. Tadi saya sudah jelaskan diatas bahwa saya lupa email dan password, jadi kita klik pada tabel dibawahnya dengan menu, Lupa Password klik disini

4. Disitu ada petunjuknya bahwa

Petunjuk

1. Pastikan Anda masih menyimpan EFIN yang diberikan oleh KPP.
2. Jika Anda lupa atau tidak menyimpan EFIN, silahkan meminta pencetakan ulang EFIN di KPP Terdekat
3. Anda dapat mengubah email untuk menerima password baru, jika menghendakinya dengan memilih "YA" pada pilihan "Lupa Email?"
4. Jika Anda mengubah email, maka password akan dikirimkan ke email Anda yang baru, dan email tersebut selanjutnya akan digunakan oleh sistem untuk mengirimkan pesan kepada Anda

5. Disini saya selain merubah password juga lupa email (ceklist/centang), maksudnya adalah kita akan merubah email baru yang kita hafal guna untuk merubah password nantinya, Perlu diingat bahwa Nomor E-Fin tidak boleh disebar ke umum, karena bersifat rahasia, kalo menurut saya sih mirip KOREG pada DAPODIK

6. Jika sudah dimasukkan email maka akan ada notifikasi pada email baru anda usahakan menggunakan GMAIL (jika ganti email, jika tidak ya langsung login seperti biasa).

Klik link pada notifikasi email lalu akan muncul

7. Muncul notifikasi perubahan password baru dan konfirmasi dan masukkan kode dibawah, jangan lupa klik SIMPAN, baca petunjuknya sampai benar-benar sukses

Petunjuk Penggunaan

1. Pastikan Anda sudah memiliki EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari KPP.
2. NPWP yang dimasukkan adalah angkanya saja, tanpa tanda titik(.) dan strip(-).
3. Pastikan Nomor Handphone Anda adalah Nomor yang valid, karena nomor tersebut akan digunakan untuk sarana komunikasi dengan Anda
4. Pastikan Email yang Anda masukkan adalah email yang valid dan dapat Anda gunakan serta dapat menerima pesan dari sistem ini
5. Password Anda tentukan sendiri dengan mengisi kotak isian password dan kotak konfirmasi password
6. Anda dapat mengubah data pendaftaran anda sebelum melakukan aktivasi

8. Jika sudah sukses muncul tampilan awal anda tinggal masukkan NPWP, Password,dan Kode Keamanan Klik LOGIN

9. Setelah sukses masuk, anda klik Efilling lalu akan muncul Buat SPT untuk tahun 2015 sekarang pada sisi kanan klik, baca petunjuk

Petunjuk

• Menu ini memuat daftar SPT yang Anda buat dan kirimkan melalui situs efiling.pajak.go.id
• Melalui kolom Action di tabel Daftar Konsep SPT, arahkan kursor pada tombol berikut :
  1. Lihat SPT *) untuk melihat data SPT Anda 
     *) hanya untuk SPT 1770 SS dan 1770 S yang bukan dari upload
  2. Kirim ulang BPE untuk meminta pengiriman ulang Bukti Penerimaan Elektronik
  3. Lihat BPE untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik

10. Muncul pertanyaan seperti dibawah

Petunjuk

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Pisah Harta adalah apabila, dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Menjalankan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT) adalah apabila, dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

e-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Anda dapat mengunduhnya di sini

Penghasilan Bruto adalah jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sehubungan dengan pekerjaan selama Tahun Pajak yang bersangkutan 

11. Isi Data Formulir SPT (Jika ada akan membetulkan laporan pajak tinggal klik pembetulan namun jika Normal berarti pelaporan baru kali ini saya tahun 2015), berikutnya

Petunjuk

Langkah I

Tahun Pajak adalah tahun diterima/diperolehnya penghasilan, pilih sesuai tahun penghasilan

Status SPT Normal adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk kali pertama untuk tahun pajak tertentu. Jika Anda memilih normal, nilai pembetulan ke akan terisi otomatis dengan angka nol(0) dan tdk dapat diubah

Status SPT Pembetulan adalah Jika Anda menyampaikan SPT untuk membetulkan SPT yang dilaporkan sebelumnya. Jika Anda memilih pembetulan, Isikan nilai pembetulan ke- berapa SPT Anda pada kotak isian pembetulan dan pastikan bahwa SPT sebelumnya telah Anda Kirimkan ke Direktorat Jenderal Pajak

12. Isi Data SPT sesuai dengan penghasilan Bruto anda, saya sendiri kurang dari penghasilan Tidak Kawin/Tidak memiliki tanggungan jadi Nihil

Bagian A

Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di adalah penghasilan selain yang dikenakan pemotongan PPh 

Final Contoh: 

Bunga selain bunga tabungan atau deposito 

Sewa selain sewa tanah dan/atau bangunan 

Hadiah selain hadiah undian 

Penghasilan lain misalnya pembebasan utang, selisih kurs 

Bagian B

Penghasilan pada angka 1 sampai dengan 6 di atas adalah penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh

Bagian C

Anda dapat menambahkan data Bukti Pemotongan yang belum dimasukkan di dalam Bagian ini atau mengubah/menghapus Data Bukti Pemotongan yang sudah ada.

Berikut cara menambah Bukti Pemotongan: 

Klik "Tambah" 

Isi Data : 

Jenis Pajak : Pasal 21 / Pasal 22 / Pasal 23 / Pasal 24 / Pasal 26 disesuaikan dengan bukti pemotongan yang dimiliki 

NPWP Pemotong/ Pemungut Pajak 

Nama Pemotong/Pemungut Pajak  (otomatis terisi)

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan  

Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan format penulisan dd-mm-yyyy 

Jumlah PPh yang dipotong/dipungut 

Sesuaikan dengan Data pada Bukti Pemotongan yang Anda miliki yaitu : 

• Formulir 1721 A1/A2 
• Formulir 1721-VI 
• Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 
• Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 
• Bukti Pemotongan PPh dari Luar Negeri 

13. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.

 Setuju

Klik Berikutnya

14. Sebelum anda benar-benar akan mengirimnya, sebaiknya periksa kembali laporan pajak, saya sih memang adanya segitu yang penting kita tanggung jawab untuk melaporkannya.

Petunjuk

Langkah III

1. Pastikan isian SPT Anda benar dengan memeriksa informasi ringkas SPT Anda pada tahap ini
2. Untuk melakukan pengiriman SPT (Submit), Anda diminta untuk mengisikan Kode Verifikasi.
3. Kode verifikasi dapat Anda minta dengan klik link ambil kode verifikasi di bawah kotak isian kode verifikasi
4. Anda dapat memilih kemana sistem mengirimkan kode verifikasi, apakah ke email atau ke nomor handphone Anda
5. Pastikan alamat email atau nomor handphone Anda adalah benar, sehingga dapat menerima pesan dari sistem
6. Apabila status SPT Anda adalah LB(Lebih Bayar), Anda hanya akan diberikan pilihan untuk menerima kode verifikasi melalui nomor handphone
7. Jika Anda telah menerima pesan kode verifikasi, gunakan kode tersebut untuk submit
8. Pada akhir proses, Anda akan diminta untuk memilih pilihan survey kepuasan yang disediakan

Apabila Anda tidak menghendaki seketika mengirim SPT ini, Anda dapat melakukannya terpisah melalui menu submit SPT

15. Klik terlebih dahulu

Kode Verifikasi

Ambil kode verifikasi , Pastikan server code yang anda terima sesuai

nanti akan muncul di Email anda usahakan server dalam keadaan baik, jika sudah diklik ada pilihan mau lewat email/No HP, saya email saja yang cepat, jika belum muncul tunggu 2-5 menit, usahakan muncul token sukses, jika belum sukses coba terus sampai sukses

16. Jika kembali langsung ke Daftar SPT dan belum muncul SPT Tahun 2015 anda ulangi lagi dengan mengklik Buat SPT (kenapa bisa terjadi, karena baru tersimpan Draft alias belum terkirim sepenuhnya) nanti kalau sudah diulangi ada pertanyaan Anda Puas dengan pelayanan Kami, jawab saja PUAS. SUKSES!!!

Selesai dan lihat hasilnya...

Masih bingung dengan penjelasan saya diatas, silahkan kunjungi KPP terdekat di Daerah anda, pastikan masih ada waktu 2 hari lagi sejak artikel ini saya buat, salam sukses dan jangan lupa share jika artikel mengenai "Cara Pelaporan SPT 1770S/1770SS Pajak Tahunan Pribadi TA 2015" bermanfaat,

0 Informasi Penerima Beasiswa dan BBP PPA Periode II Thn 2015 dari UPBJJ UT Purwokerto

Informasi Penerima Beasiswa dan BBP PPA Periode II Thn 2015 dari UPBJJ UT Purwokerto - Perlu kami informasikan mengenai Beasiswa yang telah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka bagi Mahasiswanya yang memiliki kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah melalui Universitas Terbuka yang mana pada hari ini mengenai Informasi Penerima Beasiswa dan BBP PPA Periode II Thn 2015 dari UPBJJ UT Purwokerto telah ada daftar nama penerimanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak Universitas Terbuka.

Adapun persyaratan Beasiswa dan BBP PPA adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang aktif, program S1/Diploma IV, paling rendah duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI;
2. IPK mahasiswa calon penerima Beasiswa PPA minimal 3,00 dan IPK mahasiswa calon penerima BBP PPA minimal 2,75, dibuktikan dengan LKAM (akan dilengkapi oleh panitia seleksi di fakultas).

Melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
2. Fotokopi bukti registrasi 2 semester terakhir, yaitu masa registrasi 2014.2 dan 2015.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Instansi tempat orang tua bekerja (khusus untuk BBP);
5. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali pemohon yang disahkan oleh yang berwenang (bagi pemohon yang masih dalam tanggungan orang tua);
6. Surat keterangan penghasilan suami/istri (bagi yang sudah berkeluarga) yang disahkan oleh yang berwenang;
7. Surat keterangan penghasilan (bagi mahasiswa yang sudah bekerja) yang disahkan oleh yang berwenang;
8. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, di atas kertas bermaterai (contoh form terlampir);
9. Surat keterangan berkelakuan baik dari Dekan fakultas (contoh form terlampir);
10. Mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan beasiswa kepada Rektor Cq. Dekan Fakultas masing-masing (contoh form terlampir).

Dana Beasiswa dan BBP PPA akan disalurkan melalui Bank Mandiri. Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa dan BBP PPA akan diterbitkan nomor rekeningnya oleh Bank Mandiri Pusat, untuk selanjutnya dibuatkan buku tabungan pada Bank Mandiri setempat dengan fasilitasi UPBJJ-UT. Informasi lebih lanjut tentang program Beasiswa dan BBP PPA dapat menghubungi PD III fakultas masing-masing sebagai berikut.

1. PD III FKIP, email:  sitia@ut.ac.id atau sitia@ut.ac.id , Telp. 021. 7490941 pesawat 2004
2. PD III FMIPA, email:  mulyatno@ut.ac.id atau mulyatno@ut.ac.id , Telp. 021. 7490941 pesawat 1804
3. PD III FEKON, email:  fahmi@ut.ac.id atau fahmi@ut.ac.id , Telp. 021.7490941 pesawat 2104
4. PD III FISIP, email:  yanis@ut.ac.id atau yanis@ut.ac.id , Telp. 021.7490941 pesawat 1904.

Ini informasi mengenai daftar penerima Beasiswa yang saya ambil melalui laman Facebook https://www.facebook.com/groups/ut.purwokerto/?fref=ts

Yth Mahasiswa UPBJJ UT Purwokerto kami informasikan penerima beasiswa dan BBP PPA Periode II Thn 2015.

SIlahkan buka pada tautan berikut ~ >http://purwokerto.ut.ac.id/index.…/18-pengumuman/39-beasiswa

Atau bisa di unduh pada tautan berikut :Surat
Lamp 1
Lamp 2

Semoga artikel "Informasi Penerima Beasiswa dan BBP PPA Periode II Thn 2015 dari UPBJJ UT Purwokerto" bermanfaat dan jangan lupa share mungkin saja anda atau saudara anda ada yang mendapatkannya.

0 PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Berikut surat edaran PPKP dan SKP untuk dijadikan pedoman... surat edaran masih dlam proses (naik ke SEKDA). Pembuatan SKP harus Online SIMPEG... PEMERINTAH  KABUPATEN  KEBUMEN SEKRETARIAT DAERAH Jalan Veteran Nomor 2  Kebumen   Telepon: (0287) 381144,381410,381205 Faksimile (0287) 381423  e-mail pemkab_kebumen@kebumenkab.go.id website: www.kebumenkab.go.id  Kodepos 54311

	Kebumen,         Desember  2015
	Kepada
	Yth.	Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
		di -
		KEBUMEN

SURAT EDARAN

NOMOR ................

TENTANG

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan  PP No 46 Tahun 2011 Pasal 2 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 Ketentuan Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, ditegaskan bahwa Penilaian Prestasi Kerja bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan  PNS  berdasarkan  sistem  prestasi  kerja  dan  sistem karier  yang  dititikberatkan  pada  sistem  prestasi  kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP)(Pasal 5 PP 46 Tahun 2011) dan untuk  Pengukuran SKP serta Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKP) tahun 2015 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di www.simpeg.kebumenkab.go.id.

2.    Setiap PNS wajib membuat Sasaran Kerja PNS (SKP) tahun 2016 harus dilakukan secara online dengan simpeg yang beralamat di www.simpeg.kebumenkab.go.id.

3.    Apabila terhitung  tanggal  01 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015, PNS pernah dijatuhi Hukuman Disiplin atau sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai wajib menilai perilaku kerja dengan nilai cukup (dibawah 76) sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

4.    Permohonan penilaian PPKP tahun 2015 bagi PNS yang Pejabat Penilainya (PP) atau Atasan Pejabat Penilainya (APP)  Bupati/Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Sekda harus dikirim melalui Kepala BKD untuk diverifikasi.

5.    Berkas SKP, pengukuran SKP dan PPKP harus disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang kepegawaian (Sekretaris/KTU SKPD) dalam tata naskah pegawai di SKPD masing-masing.

6.    Form PPKP bagi PNS golongan ruang IV/c ke atas wajib dikirimkan kepada Kepala BKN RI melalui Kepala BKD Kabupaten Kebumen sebanyak 2 (dua) rangkap.

7.    Bupati dapat menjatuhkan sanksi disiplin kepada PNS yang tidak mencapai sasaran kerja, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

8.    Adapun penjadwalan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Hal	Keterangan
a.	Pengajuan nilai dan atau tanda tangan Bupati/Pj. Bupati/Sekda/ Asisten Administrasi pada pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
b.	Entry pengukuran SKP dan penilaian perilaku 2015	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
c.	Fitur SKP, pengukuran SKP dan PPKP Tahun 2015 di simpeg	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
d.	Pengiriman Form PPKP Tahun 2015 bagi PNS IV/c keatas	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 29 Februari 2016
e.	Entry SKP Tahun 2016	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
f.	Pengajuan tanda tangan Bupati/Sekda/Asisten Administrasi pada SKP Tahun 2016	Mulai tanggal 04 Januari 2016 dan paling lambat tanggal 31 Januari 2016
g.	Fitur SKP Tahun 2016 di simpeg online	Ditutup tanggal 31 Januari 2016

9.    

Adapun mekanisme dan ketentuan PPKP Tahun 2015 dan SKP Tahun 2016 diatur dalam lampiran.

10.  Buku petunjuk pengguna simpeg dapat diunduh di http://www.kepegawaian.kebumenkab.go.id atau  www.simpeg.kebumenkab.go.id.

11.  Berkas yang tidak lengkap dan berkas yang dikirim melebihi batas waktu yang telah ditentukan  tidak akan diterima / ditolak.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa  tanggung jawab.

	a.n. BUPATI KEBUMEN SEKRETARIS  DAERAH H. ADI PANDOYO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660401 199402 1 001
TEMBUSAN: 1.    Bupati Kebumen (sebagai laporan) 2.    Arsip

Lampiran  I  :     Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

                        Nomor   :  

                        Tanggal :       Desember 2015

A.    KETENTUAN PNS YANG DINILAI, PEJABAT PENILAI (PP) DAN ATASAN PEJABAT PENILAI (APP) PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI (PP)	ATASAN PEJABAT PENILAI (APP)	BAHAN PENILAIAN
1	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	Pj. Bupati	-
2	Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
3	Asisten Sekda	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
4	Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
5	Kepala Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
6	Inspektur	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
7	Kepala Satpol PP	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
8	Kepala Kantor	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
9	Camat	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
10	Direktur RSUD	Sekretaris Daerah	Pj. Bupati	-
11	Kepala Bagian di lingkungan Sekda	Asisten Sekda	Sekretaris Daerah	-
12	Sekretaris Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	-
13	Inspektur Pembantu	Inspektur	Sekretaris Daerah	-
14	Kasubbag	Sekretaris/Kabag	Kepala Dinas/Badan	-
15	Kasubbid/Kasi	Kabid	Kepala Dinas/Badan	-
16	Kepala UPT Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Sekretaris Daerah	-
17	Kasubbag di Kecamatan	Sekcam	Camat	-
18	Kasi di Kecamatan	Camat	Sekretaris Daerah	-
19	Lurah	Camat	Sekretaris Daerah	-
20	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Camat	-
21	Kasi di Kelurahan	Lurah	Camat	-
22	KTU UPT Dinas/Badan	Kepala UPT Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	-
23	KTU SMK	Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
24	KTU SMA	Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
25	KTU SMP	Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
26	Pejabat fungsional di Dinas/Badan/Kantor secara umum	Kepala Dinas/Badan atau Sekretaris/Kabid yang didelegasikan	Asisten Administrasi Sekda	-
27	Pejabat fungsional gol IV/c	Kepala Dinas/Badan	Asisten Administrasi	Kepala Sekolah/Kepala SKPD
28	Pejabat fungsional gol IV/d	Pj Bupati	Pj Bupati	Kepala Sekolah/Kepala SKPD dan Asisten Administrasi
29	Pejabat fungsional gol IV/e	Pj Bupati	Pj Bupati	Kepala Sekolah/Kepala SKPD dan Asisten Administrasi
30	Pejabat fungsional di RSUD	Kabid yang didelegasikan	Direktur RSUD	Kepala Seksi/Poli/Bangsal/Unit
31	Pejabat fungsional di UPT Dinkes	Kepala UPT Dinkes	Kepala Dinkes atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-

NO	PNS YANG DINILAI	PEJABAT PENILAI (PP)	ATASAN PEJABAT PENILAI (APP)	BAHAN PENILAIAN
32	Pejabat fungsional guru di UPT Dinas Dikpora Kecamatan	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di UPT Dinas Dikpora Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	-
33	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di UPT Dinas Dikpora Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
34	Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di UPTD Dinas Dikpora Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
35	Pamong belajar di SKB	Kepala SKB	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
36	Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora	Asisten Administrasi	-
37	Pejabat fungsional pengawas/penilik sekolah di Dinas Dikpora	Kepala Dinas Dikpora	Asisten Administrasi	-
38	Pejabat fungsional guru di SMP/SMA/SMK	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	-
39	Pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK	Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	Kepala Dinas Dikpora	-
40	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Sekretaris/Kabag/Kabid	-
41	Penjaga Gedung dan Taman Sekolah pada SD	KTU UPTD Dikpora Unit Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	Kepala Sekolah
42	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada SD, TK dan UPTD	KTU UPTD Dikpora Unit Kecamatan	Kepala UPT Dinas Dikpora	-
43	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada SMP/SMA/SMK	KTU SMP/SMA/SMK	Kepala Dinas Dikpora atau Sekretaris atau Kabid yang didelegasikan	Kepala Sekolah
44	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada RSUD	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Kabid	-
45	Pejabat Fungsional Umum/pelaksana/staf pada RSUD yang bekerja di Poli/Bangsal/Unit	Kasubbag/Kasubbid/Kasi	Kabid	Kepala Poli/Bangsal/Unit
46	Kepala Desa PNS	Sekcam	Camat	-
47	Sekdes PNS	Kasi Tata Pemerintahan	Camat	Kepala Desa
48	Pejabat Fungsional Umum diperbantukan pada SKPD lain	Atasan langsung di SKPD lain	Kepala SKPD lain	-
49	PNS tugas belajar	Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik	Atasan langsung Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik	-
50	PNS tugas belajar	Kasubbag/Kasubbid/Kasi/KTU di SKPD asli	Kabag/Kabid/Ka UPTD	Kepala program studi atau Pembantu Dekan Bidang Akademik

KETERANGAN : PP dan APP dalam memberi nilai dan tanda tangan harus mempertimbangkan bahan penilaian dari atasan langsung yang secara nyata dalam praktek dilapangan membawahi seorang PNS. Misalnya Kasi Tapem dalam menilai PPKP Sekdes PNS harus mempertimbangkan bahan penilaian dari Kepala Desa, karena Kepala Desalah yang secara nyata mengetahui kinerja dan perilaku kerja Sekdes PNS.

B.   MEKANISME PENGAJUAN PPPK YANG MELALUI KEPALA BKD KABUPATEN KEBUMEN

1. Mekanisme pengajuan PPPK bagi PNS yang Pejabat Penilai (PP) atau Atasan Pejabat Penilai (APP)  ditandatangani oleh Bupati Kebumen atau Sekda  atau Asisten Administrasi Sekda :
1. SKPD membuat nota dinas / surat pengantar permohonan nilai PPKP kepada Kepala BKD dengan melampirkan :

1)   Sasaran kerja pegawai yang sudah ditandatangani Pejabat Penilai (hasil  simpeg)

2)  Draft penilaian perilaku kerja yang sudah diisi semua data target dan realisasi kerja, kecuali realisasi kualitas kerja (hasil simpeg)

3)  Draft pengukuran perilaku kerja (hasil simpeg)

4)  Dokumen pendukung lain yang diperlukan seperti :

a)    asli/draft realisasi laporan keuangan tahunan SKPD

b)    asli/draft realisasi kerja sesuai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati dari SKPD

c)    Fotocopy Surat keterangan tugas tambahan dilegalisasi, jika ada

d)    Surat keterangan kreativitas, jika ada 

2. Pejabat Penilai dalam menilai realisasi kualitas kerja harus berpedoman pada PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, huruf B, halaman 20.
3. Pejabat Penilai dalam  menilai tugas tambahan dan kreativitas harus berpedoman pada PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, huruf E dan F, halaman 60 dan 61.
4. Pejabat Penilai dalam menilai aspek perilaku harus berpedoman pada Anak Lampiran I-f PERKA BKN Nomor 1 Tahun 2013, halaman 90 s.d 93.
5. Draft pengukuran SKP dan Buku Catatan Perilaku Kerja yang sudah diberi nilai oleh Pejabat Penilai dikembalikan PNS yang bersangkutan untuk dientry di simpeg dan diajukan permohonan tanda tangan kembali.
1. Data Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai untuk pengetikan di simpeg adalah sebagai berikut :

No	Kode NIP dalam SIMPEG	Nama	Jabatan
1.	111111111111111111	Drs. H. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si	Penjabat Bupati
2.	196604011994021001	H. ADI PANDOYO, SH, M.Si	Sekretaris  Daerah
3.	196410151989032006	Dra. DYAH WORO PALUPI	Asisten Administrasi

C.   PENULISAN TANGGAL PADA PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS TAHUN 2015 DAN SASARAN KERJA PNS TAHUN 2016

1. Untuk penyeragaman, penulisan tanggal pada Form PPPK tahun 2015 (sudah diatur otomatis dalam simpeg) adalah sebagai berikut:

a.    Jika tidak ada keberatan dari PNS yang dinilai :

1)    Jangka waktu penilaian, diisi tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;

2)    Dibuat Pejabat Penilai, diisi tanggal 04 Januari 2016;

3)    Diterima PNS yang dinilai, diisi tanggal 05 Januari 2016;

4)    Diterima Atasan Pejabat Penilai, diisi tanggal 06 Januari 2016.

b.    Jika ada keberatan dari PNS yang dinilai :

1)    Jangka waktu penilaian, diisi tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015;

2)    Keberatan dari PNS Yang Dinilai (apabila ada), maksimal 14 hari kerja dari tanggal PPPK diterima PNS yang dinilai

3)    Tanggapan Pejabat Penilai Atas Keberatan, maksimal 14 hari kerja dari tanggal keberatan PNS yang dinilai;

4)    Keputusan Atasan Pejabat Penilai Atas Keberatan, diisi sesuai kenyataan;

5)    Dibuat Pejabat Penilai, diisi tanggal 31 Desember 2015;

6)    Diterima PNS yang dinilai, diisi tanggal 07 Januari 2016;

7)    Diterima Atasan Pejabat Penilai, diisi tanggal 11 Januari 2016.

2. Penulisan tanggal pada SKP tahun 2016 sudah diatur otomatis dalam simpeg (ditandatangani oleh atasan pejabat penilai pada tanggal  4 Januari 2016).

a.n. BUPATI KEBUMEN

SEKRETARIS DAERAH

H. ADI PANDOYO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660401 199402 1 001