Data awal peserta UN tahun ajaran 2014/2015 merupakan data peserta didik kelas 6, Kelas 9 dan Kelas 12 hasil pengumpulan data melalui Dapodikdas dan Dapodikmen, yang terintegrasi dalam pengelolaan Data Warehouse Kemdikbud yang bersifat Online. Karena bersifat online maka perlu adanya koordinasi terkait dengan Verifikasi dan Validasi Peserta Didik (verval PD) yang bertingkat dari Satuan Pendidikan, Dinas Kab-Kota, Dinas Provinsi dan Pusat. 

Tabel-tabel data individual peserta didik dan rangkuman data mulai dari satuan pendidikan, kab-kota, provinsi dan nasional merupakan hasil akumulasi dari proses pengelolaan DAPODIK (pengumpulan, integrasi, verifikasi-validasi, dan kompilasi) .

Salam
Pusat Data dan Statistik Pendidikan

Data diatas saya ambil di laman/beradda Data Calon Peserta UN/US Tahun Ajaran 2014-2015. Mungkin benar bahwa Ujian Nasional untuk tahun 2015 akan di uji cobakan menggunakan sistem Online, namun kabar yang beredar baru untuk SMP dan SMA, bagaimana dengan SD?

Berikut pernyataan yang saya cuplik dari sumber yang terpercaya...

(www.koran-sindo.com)
2015, Ujian Nasional Digelar OnlineUjian nasional (UN) akan dilaksanakan secara online mulai tahun depan. Nanti tidak ada lagi naskah kertas di atas meja karena siswa akan mengerjakan soal secara langsung di depan komputer.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, mulai 2015 akan diterapkan UN dengan computer based test (CBT). Pemerintah akan menunjuk salah satu sekolah di tingkat kecamatan sebagai pusat tempat ujian. ”UN akan online dan offline. Soalnya akan dibuat lebih canggih, tanpa perlu ada kertas-kertas yang dicetak,” katanya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, saat ini Kemendikbud sedang membuat sistem trial and error. Kemendikbud akan mencoba beberapa tes untuk mengetahui kemungkinan kegagalan. Mengenai infrastruktur komputer, dia mengklaim tidak akan ada masalah karena setiap sekolah negeri sudah mempunyai komputer sendiri. Kemungkinan di satu provinsi akan ditunjuk 10–30 sekolah sebagai pusat tempat ujian. Belum dapat dipastikan apakah hasil UN dapat diketahui setelah selesai ujian.

Namun, tanggal tes akan dibuat berbeda per masing-masing sekolah. Masyarakat juga diminta jangan khawatir ada kebocoran karena variasi soal akan dibuat lebih banyak lagi oleh perguruan tinggi sehingga setiap siswa akan menerima soal yang berbeda- beda. ”Jika memang diperlukan kerja sama dengan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) maka akan kami lakukan.”

Musliar menyebutkan, sistem online ini akan menghemat anggaran negara untuk UN. Anggaran UN akan dihemat sebesar 50% dari anggaran UN tahun ini Rp580 miliar. Penghematan terjadi karena tidak ada pencetakan naskah soal dan lembar jawaban, dan juga pengawasan distribusi soal dan lembar jawaban. Pemerintah juga berkeyakinan sistem onlineakan menjadikan UN yang bermutu, bermartabat, dan bermanfaat. Anggota Komisi X DPR Rohmani tidak setuju dengan sistem online ini.

Pasalnya, tes uji kompetensi guru (UKG) yang hanya diikuti 600.000 guru saja semrawut. Akibat koneksi internet buruk, banyak guru yang tidak lulus uji kompetensi tersebut. Selain itu, jaringan data pokok pendidikan (dapodik) saja masih banyak yang meributkan karena tunjangan guru banyak yang telat. Lalu, jika nanti UN akan online, siapa yang dapat menjamin tidak ada masalah yang dapat merugikan siswa.

Ketua Bidang Litbang Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mohammad Abduhzen meminta pemerintah tidak perlu mengganti sistem UN dengan online. Semestinya yang diperbaiki oleh pemerintah adalah model evaluasi sistem belajar siswa yang lebih rasional daripada UN.

Pemerintah juga diminta mencari sistem ujian yang mudah dipertanggungjawabkan karena UN menjadikan siswa nekat menyontek dan guru nekat memberikan bocoran jawaban.



Menanggapi kebijakan baru ini, mungkin akan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Akan tetapi sebelumnya, mari kita flash back berita sebelumnya bahwa memang tahun 2015 memang merupakan target dari PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, melakukan pemasangan Internet Wifi pada 100.000 sekolah di seluruh Indonesia.


  (www.beritaedukasi.com)2015, Seluruh Sekolah Bisa Nikmati Internet GratisHingga akhir tahun 2013 ini, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk, menargetkan pemasangan Internet Wifi pada 100.000 sekolah di seluruh Indonesia.

Dengan target yang dikemas dalam program “Indischool” tersebut, diharapkan pada 2015 seluruh sekolah yang ada di Indonesia yang berjumlah 300.000 sudah memiliki fasilitas internet Wifi dari perusahaan pemerintah tersebut.

“Semua sekolah baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama akan dipasang internet Wifi secara gratis. Termasuk pesantren,” kata Direktur Enterprise & Wholesale Telkom, Muhammad Awaluddin ketika menyerahkan penghargaan khusus kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Insan Global, Jln. Tanjung Pura V, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (27/2).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Telkom kepada seklah tersebut bertepatan dengan pendapaian sekolah ke-3000 untuk program Indischool. Penghargaan diterima Kepala SMK Insan Global, Dawam Anwar yang disaksikan antara lain Head of Area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) Jabar Group Telkomsel, Venusiana Papasi dan sejumlah pejabat Telkom lainnya. Seain menyerahkan penghargaan, dua pelajar dari sekolah tersebut menjadi Duta Indischool yang ditandai dengan penyematan selempang.

Kepada “PRLM” seusai acara Awaluddin menjelaskan, akhir tahun 2013 ini seluruh sekolah di Jabar yang berjumlah 10.000 juga akan dipasang Wifi dan internet. “Di Kota Bandung, seluruh sekolah yang berjumlah 1.500 akan selesai dipasang akhir April 2013. Biaya yang dikeluarkan Telkom untuk membangun jaringan Wifi dan Internet pada 1.500 sekolah yang ada di Bandung mencapai Rp 20 miliar,” kata Awaluddin.

Biaya yang disiapkan Telkom untuk mensukseskan program tersebut cukup besar. “Ya, kalai 1.500 sekolah saja menghabiskan biaya rp 20 miliar, maka untuk seluruh Jabar akan menghabiskan sekitar Rp 120 miliar. Ya, kalau seluruh Indonesia sangat besar,” ungkapnya.