Showing posts with label Kemdikbud RI. Show all posts
Showing posts with label Kemdikbud RI. Show all posts

Monday, July 13, 2015

Syarat Mengikuti Pendidikan Kesetaraan di Perketat Kemendikbud

Ketidak seragam nya kualitas lembaga penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, mendapat perhatian pemerintah pusat. Permasalahannya, banyaknya peserta program pendidikan kesetaraan tidak lulus ketika ujian akhir karena kualitas lembaga penyelenggara serta program pendidikan di bawah standar. "Ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam layanan pendidikan kesetaraan ini agar lulusan yang dihasilkan punya kualitas baik," kata Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harrid Iskandar, Senin (13/7).
kelayakan penyelanggara pendidikan kesetaraan, dilihat dari legalitas, jumlah dan kualitas pendidik, pengolahan, serta sarana dan pra sarana adalah hal-hal yang harus di benahi dalam layanan mutu pendidikan kesetaraan. kemudian dari menajemen, misal administrasi dokumen warga dan pendidik, serta dokumen pelaksanaan yang juga masih hurus di benahi.
"Kemendikbud tengah meyiapkan beberapa alternatif solusi, untuk mengatasi permasalahan tersebuit," ujar beliau.
Melakukan pendataan peserta didik dan di usulkan memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan meningkaykan mutu pendidik dan kependidikan, adalah solusi yang dilakukan pemerintah.
"Kami berharap semua usaha tersebut dapat mendukung pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP) Serta rencana Program Wajib Belajar 12 Tahun, ujar beliau (Harris)
Sumber : JPNN

Friday, July 10, 2015

Sekolah Wajib Tanamkan Budi Pekerti Sejak Dini

Kemendikbud --- Disadari atau tidak, nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berakar dari Pancasila masih sebatas pada pemahaman dalam tataran konseptual. Nilai-nilai dasar kemanusiaan ini belum sepenuhnya terwujud menjadi nilai aktual dengan cara yang menyenangkan di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat. Padahal nilai-nilai tersebut penting agar anak-anak Indonesia memiliki karakter positif.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, kegiatan menumbuhkan karakter positif itu diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Mendikbud Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang akan segera terbit. Dalam peraturan itu, diatur bentuk-bentuk kegiatan wajib maupun pembiasaan umum yang dapat dilakukan sekolah kepada peserta didik. 
 
 
Mendikbud menjelaskan, penumbuhan budi pekerti adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan non kurikuler di sekolah yang bertujuan menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah dan menumbuhkan budi pekerti anak-anak bangsa. Penumbuhan budi pekerti ini akan dilakukan dengan tahapan, mulai dari diajarkan, dibiasakan, didisiplinkan, sehingga menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi kebudayaan.
 
 “Misalnya budaya bersih. Ini ujung dari mengajarkan kepada anak-anak untuk bersih, kemudian membiasakan anak-anak untuk bersih. Jika belum biasa bersih, anak-anak kemudian didisiplinkan, sehingga terbentuk kebiasaan bersih, dan akhirnya menjadi budaya bersih,” kata Mendikbud dalam sosialisasi penumbuhan budi pekerti di Kantor Kemendikbud Jakarta, Jumat (10/7). Sosialisasi ini dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II lingkup Kemendikbud, Kepala LPMP, Kepala PPPPTK, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia.
 
Jenis kegiatan penumbuhan budi pekerti itu didasarkan pada tujuh nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ketujuh nilai dasar itu adalah internalisasi sikap moral dan spiritual; penanaman nilai kebangsaan dan kebhinekaan; interaksi positif dengan sesama siswa; interaksi positif dengan guru dan orang tua; penumbuhan potensi unik dan utuh setiap anak; pemeliharaan lingkungan sekolah; dan pelibatan orang tua dan masyarakat.
 
Penumbuhan budi pekerti memang membutuhkan proses. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti ini akan mulai dilakukan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia mulai tahun pelajaran baru 2015/2016. Melalui peraturan tersebut, sekolah dapat menerapkan kegiatan-kegiatan penumbuhan budi pekerti ini yang dilakukan secara regular dan menjadi bagian dari praktek keseharian.
 
Mendikbud menegaskan, penumbuhan budi pekerti tidak hanya akan menyasar pada 53 juta siswa di Indonesia melainkan akan berdampak lebih luas bagi bangsa. Karena, menurut Mendikbud, siswa yang jumlahnya mencapai 20 persen dari total jumlah penduduk Indonesia itu nanti akan menjangkau orang-orang di lingkungan di sekitarnya, misalnya orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. “Yang sedang kita lakukan adalah pendidikan untuk bangsa melalui anak-anak di sekolah. Ini lebih dari sekadar mengubah perilaku satu atau dua orang, tetapi seluruhnya,” tegas Mendikbud. Paparan Mendikbud mengenai Penumbuhan Budi Pekerti dapat diunduh pada link DISINI

Tuesday, March 3, 2015

Download Surat Resmi Dirjen Pendis Kemenag RI

Diinformasikan kepada seluruh Kepala/Operator RA/Madrasah Negeri dan Swasta pengelola Data PTK bahwa :

1. Updating data PTK masih dikelola oleh Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Ditjen GTK) melalui sistem aplikasi online;

2. Proses verval NRG bagi PTK digit awal 00 dan 02 tidak dapat diproses oleh sistem dikarenakan system BPSDMPK-PMP sedang malakukan proses integrasi data pada layanan Padamu Negeri, Verval tersebut akan terproses otamatis setelah integrasi selesai dilakukan;

3. Verval NRG diwajibkan bagi seluruh PTK yg sudah memiliki sertifikat pendidik baik bagi yang sudah memiliki NRG maupun yang belum memiliki NRG. Seluruh PTK yang proses Verval dan konversi NRG yang diinputkan tidak ditemukan atau tertolak di dalam database NRG diharapkan mengisi/memilih "Belum Memiliki NRG" sebagai pengajuan untuk penerbitan NRG Baru;

4. Verval NRG sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas diharapkan menjadi solusi terhadap banyak kasus PTK Kementerian Agama yang tidak terbit NRG karena NUPTK nya pernah digunakan oleh PTK lain dalam proses sertifikasi dan memiliki NRG;

5. Dalam hal pelaksanaan Verval dan Konversi NRG secara otomatis sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 mengalami kegagalan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyampaikan penjelasan lebih lanjut kepada Kementerian Agama untuk penyelesaian Proses Vervalnya.


Salam 10 Data!!!

Friday, February 6, 2015

Stuktur Organisasi Kemdikbud RI yang Baru di Tahun 2015

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru berdasarkan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
a.Sekretaris Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
c.Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat;
d.Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
e.Direktorat Jenderal Kebudayaan;
f. Inspektorat Jenderal;
g.Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan;
i. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing;
j. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah;
k.Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan
1. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Semoga Bermanfaat.
KK Datadik Kab.Kebumen
CC : 
Kepala Dinas Dikpora Kab Kebumen, Bapak H. Ahmad Ujang Sugiono, SH
Kasubbag Perencanaan Dinas Dikpora Kab.Kebumen, Ibu Dra. Nila Agustina, MPA
Posting Lama ►
 

Copyright 2013 SD Negeri Tambaharjo: Kemdikbud RI Template by Desa. Powered by Blogger