Showing posts with label NPWP. Show all posts
Showing posts with label NPWP. Show all posts

Monday, April 4, 2016

PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK DIUNDUR, TIDAK DIKENAKAN SANKSI

PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016, TIDAK DIKENAKAN SANKSI - Kabar terbaru mengenai pajak bahwa untuk anda pengguna e-filing dan e-SPT Tahunan untuk pelaporan tahun 2015 karena banyak masalah dan kendala di sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara Elektronik (e-filing dan e-SPT), untuk itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Intinya adalah Ditjen pajak memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak atas pelaporan SPT Tahunan atau PPh Orang Pribadi menggunakan sistem elektronik/e-filing.

Mereka juga menyampaikan permohonan maaf akibat kendala teknis saat pelaporan pajak SPT Tahunan yang terhambat oleh koneksi dan sebagainya. 

Untuk itu Ditjen Pajak mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik.

Harapan keputusan ini, untuk para Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan secara elektronik mudah dan lancar karena masa pelaporan terakhir yang sebelumnya setiap tahunnya dari Januari sampai Maret kali ini diperpanjang sampai dengan 30 April 2016 tanpa dikenakan sanksi administrasi.




Demikian Surat Edaran Ditjen Pajak agar menjadi periksa dan manfaatkan waktu luang anda untuk melakukan pengerjaan jangan sampai lebih dari 30 April 2016 karena sanksi/denda akan menjadi masalah anda selanjutnya. Terima kasih atas kunjungannya dan jangan lupa share artikel ini jika bermanfaat.

Sunday, March 29, 2015

Ini Rahasianya Terhindar Sanksi Pajak (1 Januari - 31 Maret)

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Khusus untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dikenakan denda per SPT yang terlambat dilaporkan. Denda sebesar Rp. 100 ribu, dikenakan pada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi serta SPT Masa untuk pajak-pajak selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan sanksi denda lebih tinggi dikenakan pada keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, yakni sebesar Rp. 500 ribu. Sanksi paling tinggi sebesar Rp. 1 juta, dikenakan pada keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

 
 Bagaimana cara menghindar dari sanksi denda di atas? Sederhana saja: sampaikan SPT tepat waktu, yakni sebelum batas waktunya berakhir. Perpanjangan batas waktu diperbolehkan untuk SPT Tahunan saja, itupun maksimal selama 2 (dua) bulan dengan pemberitahuan sebelumnya secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, serta tanggal 30 April untuk SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pengenaan sanksi denda pada kekurangan pembayaran pajak dan DPP merupakan sanksi yang cukup berat. Untuk besaran denda 2% biasanya dikenakan per bulan keterlambatan dikalikan kekurangan pembayaran pajak atau DPP (2% x 6 bulan x kekurangan pembayaran pajak). Besaran lebih tinggi, 48%, 50%, 100%, 150% hingga 200% dikenakan langsung pada kekurangan pembayaran pajak atau DPP (48% x kekurangan pembayaran pajak). Selain itu, pengenaan sanksi ini dapat digabungkan dengan sanksi pidana menjadi sanksi kumulatif (pidana + administrasi).

Lalu bagaimana caranya terhindar dari sanksi administrasi yang tidak tetap ini? Karena kemungkinannya cukup banyak, Wajib Pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

  1. Isilah SPT dengan benar dan jujur, karena kesalahan dalam pengisian SPT yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak maupun pembetulan SPT dapat mengakibatkan denda 2% per bulan hingga 200% atas kekurangan pembayaran pajak atau DPP.
  2. Cermatlah dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan berujung pada denda 50% hingga 100% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak.
  3. Isilah faktur pajak dengan lengkap, karena ketidakcermatan dalam pengisian data faktur pajak berujung pada denda 2% per bulan dari DPP.
  4. Hindari aktivitas tindak pidana perpajakan, karena jika terbukti bersalah di pengadilan berakibat pada denda hingga 4 (empat) kali kekurangan pembayaran pajak. Bahkan jika proses tersebut dihentikan penyidikannya, Wajib Pajak dikenai denda hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak.
Terkait dengan sengketa pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali. Namun demikian, ada resiko pengenaan sanksi denda 50% dari kekurangan pajak disetiap tahap penyelesaianya. Sanksi administrasi tersebut dikenakan apabila kasus sengketa pajaknya ditolak atau dikabulkan sebagian. Tujuan pengenaan sanksi administrasi 50% adalah agar yang bersangkutan mempertimbangkan pilihan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak.

Selanjutnya, sebagaimana sistem administrasi perpajakan di Negara lain, sanksi administrasi bukan merupakan sarana menghimpun penerimaan Negara, namun lebih pada edukasi Wajib Pajak. Hal ini tercermin dari dimungkinkannya permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak, yang mana dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu tersebut terlewati, dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Direktorat Jenderal Pajak juga berharap kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari masa ke masa, sehingga jumlah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak menurun atau bahkan dihilangkan sama sekali. Namun alangkah baiknya jika kita memiliki kesadaran untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan semua kewajiban perpajakan kita dengan tepat waktu, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Friday, March 27, 2015

Cara Pelaporan Wajib Pajak > 60 Juta / Format 1770 S Bagi PNS

Setelah sebelumnya saya membagikan informasi mengenai cara mendaftar online NPWP dan Registrasi E-Filing guna untuk melakukan pajak online tahun 2015.

Sekarang saya akan membagikan Cara Pelaporan Wajib Pajak > 60 Juta / Format 1770 S.
Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk Format 1770 S (sederhana) adalah untuk wajib pajak dengan penghasilan Bruto lebih dari 60 juta.
Hal pertama yang perlu anda siapkan adalah:
1. Lampiran 1721 - A2 Tahun 2014 (jika PNS)
Gambar hanya sebuah Ilustrasi (contoh saja)
2. Kartu Keluarga (KK) terbaru

Gambar: google.com
3. Daftar Harta beserta tahun perkiraan harga
4. Daftar Hutang beserta tahun instansi dan berapa nominalnya (jika ada)

Jika sudah lengkap karena sebelumnya anda telah melakukan registrasi maka lakukan Login, ikuti langkah di bawah ini dengan benar:
masukkan NPWP tanpa menggunakan titik (.) dan setrip (-)

2. Muncul kotak bertuliskan e-Filling Klik saja

3. Klik buat SPT pada menu warna merah

4. Tentukan Jenis SPT Anda (karena penghasilan bruto anda lebih dari 60 juta jadi jawab YA)

5. Saat klik Lanjut maka muncullah Lampiran II, untuk Bagian A kosongi saja semua yang diisi adalah
B. Harta Pada Akhir Tahun
C. Kewajiban/Utang Pada Akhir Tahun
D. Daftar Susunan Anggota Keluarga

6. Bagian B, Klik Tambah (masukkan harta berdasarkan keadaan sebenarnya)



Lihat seperti contoh, untuk memilih jenis harta klik pada panah yang saya lingkari

7. Lanjut Bagian C, Klik Tambah (masukkan kewajiban/utang sesuai keadaan sebenarnya)



Lihat contoh yang saya lingkari merah jenis hutangnya

8. Bagian D, Daftar Susunan Anggota Keluarga bisa anda lihat di Kartu Keluarga seperti ini



Masukkan seperti contoh, jika sudah semua Klik Lanjut

9. Masuk ke Lampiran I, yang anda kerjakan adalah Bagian C untuk PPh 21
Yang saya masukkan adalah Jenis pajak dan nominal saja

LANJUT

10. Selanjutnya adalah INDUK (untuk memperbesar klik gambar)


disini adalah tempat pelaporan SPT tahunan lengkap dan sudah otomatis sesuai yang kita input sebelumnya, jangan lupa cek pada kolom nomor 13 dan 16 apa sudah sesuai karena jika tidak maka akan terkena pajak, centang Setuju dan SIMPAN

11. Kode verifikasi jangan lupa klik DISINI yang akan masuk ke email

12. Pastekan copyan kode Verifikasi pada SPT anda untuk dikirimkan, klik Kirim SPT

13. Puas/Tidak Puas terserah anda

14. Dan Terakhir muncul Dokumen SPT Tahun 2013 dan 2014, Selesai



Baca Juga : Cukup 1 Email untuk Pelaporan Pajak Online

Untuk pelaporan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena berbeda dengan 1770 SS yang hanya memakan waktu sekitar 10 saja.

Namun lebih baik menggunakan sistem online karena pengerjaan nya lebih mudah.
Begitu saja yah, jika ada pertanyaan dapat melalu kontak BBM di bawah blog ini.

Terima kasih atas kunjungannya

Salam 10 Data!!!

Cara Pelaporan Wajib Pajak < 60 Juta / Format 1770 SS Bagi PNS

Setelah sebelumnya saya membagikan informasi mengenai cara mendaftar online NPWP dan Registrasi E-Filing guna untuk melakukan pajak online tahun 2015.

Sekarang saya akan membagikan Cara Pelaporan Wajib Pajak < 60 Juta / Format 1770 SS.
Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk Format 1770 SS (sangat sederhana) adalah untuk wajib pajak dengan penghasilan Neto kurang dari 60 juta.

Hal pertama yang perlu anda siapkan adalah:
1. Lampiran 1721 - A2 Tahun 2014 (jika PNS)
2. Kartu Keluarga (KK) terbaru
3. Daftar Harta beserta tahun perkiraan harga
4. Daftar Hutang beserta tahun instansi dan berapa nominalnya (jika ada)

Jika sudah lengkap karena sebelumnya anda telah melakukan registrasi maka lakukan Login, ikuti langkah di bawah ini dengan benar:

masukkan NPWP tanpa menggunakan titik (.) dan setrip (-)

2. Muncul kotak bertuliskan e-Filling Klik saja

3. Klik buat SPT pada menu warna merah

4. Tentukan Jenis SPT Anda (karena penghasilan bruto anda kurang dari 60 juta jadi jawab YA)

5. Ada 3 tahapan yang harus anda lakukan agar bisa melakukan pelaporan pajak online
     a. Identitas

         Isikan tahun pajak 2014, Normal (jika pembetulan artinya anda sudah pernah cetak) LANJUT

     b. Isi SPT (seuaikan dengan keadaan masing-masing)

         Mengisi penghasilan bruto anda (misal saya isi 2.580.000 dalam 1 tahun)
         Status tidak menikah dan mempunyai 1 tanggungan anak
         Karena ini adalah SPT PNS maka saya tambahkan Harta dan Kewajiban

         Jika sudah diisi semua maka selanjutnya centang setuju lalu klik SIMPAN 


         Ada pertanyaan "Anda akan menyimpan data SPT ini? jawab YA
 
        
    c. Kirim


        Muncul tabel data SPT pelaporan pajak online anda dan hasilnya adalah NIHIL
        Awalnya saya merasa bingung karena saya menunggu kode verifikasi di email, namun ternyata
        saya belum mengklik disini pada bawah laporan pajak online seperti pada gambar yang saya
        lingkari. Akan diberi dua pertanyaan namun saya menggunakan email.

        Jangan lupa cek email nanti ada kode verifikasi dari pajak online

     
        klik pada email dan copy kode verifikasi

        masukkan lagi pada laman seperti pada gambar dibawah ini

        Jika sudah Kirim SPT dan klik Selesai pada pojok kiri bawah

6. Anda info yang menyatakan "Apakah anda puas/tidak, klik salah satu saja sesuai pendapat anda"

7. Lalu muncul Daftar Dokumen SPT seperti ini

8. Muncul Bukti Penerimaan Elektronik seperti gambar di bawah ini



9. Jika sudah selesai Log Out pada sisi kiri atas dibawah nama.

Kesimpulannya:
Anda perhatikan berapa lama saya melakukan registrasi, kode verifikasi, dan muncul dokumen SPT dengan menggunakan pajak online lihat gambar dibawah ini yang saya ambil dari email
Registrasi -------> pukul 09.19
Kode Verifikasi -------> pukul 09.33
Dokumen SPT -------> pukul 09.34
Hanya 17 menit an (ini juga sinyal lemot, bagaimana jika cepat) wussssssssssssssshhhhhh........ 5 menit.
Mudah, cepat, tentunya efisien waktu juga tanpa harus datang ke kantor pajak.

Tinggal Cara Pelaporan Wajib Pajak > 60 Juta / Format 1770 S ini lebih rumit, saya sudah pernah memasukkannya.

Salam 10 Data!!!
Posting Lama ►
 

Copyright 2013 SD Negeri Tambaharjo: NPWP Template by Desa. Powered by Blogger