Showing posts with label PNS. Show all posts
Showing posts with label PNS. Show all posts

Tuesday, December 29, 2015

Daftar Gaji PNS Tahun 2015 Naik, Terendah Rp 1.486 Juta

Daftar Gaji PNS Tahun 2015 Naik, Terendah Rp 1.486 Juta - Terkait gaji PNS yang didalamnya berisi Daftar pergolongan dari setiap PNS masing-masing yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 ini sesuai dengan ketentuan Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan gaji ketujuh bekas atas Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan Gaji PNS.


"Daftar Gaji PNS Tahun 2015 Naik, Terendah Rp 1.486 Juta"


Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Ini adalah Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai berikut:


Baca Juga : Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS dari Golongan I sampai IV E Tahun 2015

Semoga artikel diatas bermanfaat dan jangan lupa untuk share mengenai "Daftar Gaji PNS Tahun 2015 Naik, Terendah Rp 1.486 Juta" dan terima kasih atas kunjungannya.

Friday, June 19, 2015

Langkah/Proses Registrasi PNS untuk Pendataan e-PUPNS Tahun 2015

Bagaimana proses registrasi yang harus dilakukan oleh PNS ?

  1. Klik link ini https://pupns.bkn.go.id/menu
  2. Klik tombol daftar 
  3. Isi form yang ada meliputi NIP baru >> klik cari, maka Nama dan Instansi akan terisi secara otomatis.
  4. Isi email anda yang aktif
  5. Klik lanjut
  6. Isi form registrasi yang meliputi :
    1. Kata kunci
    2. Konfirmasi kata kunci
    3. Nama Ibu kandung
    4. Pertanyaan Pengaman
    5. Jawaban
    6. Kode captha
  7. Klik tombol registrasi
  8. Jika registrasi sukses akan muncul pemberitahuan
  9. Klik tombol Cetak
  10. Hasil cetakan tanda bukti registrasi diserahkan ke kantor BKD untuk mendapatkan verifikasi agar dapat login dengan kode registrasi yang diberikan.
  11. Jika registrasi anda sudah mendapat verifikasi dari BKD maka anda dapat login untuk mengikuti proses selanjutnya.
 Download : PERATURAN KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEDOI\4AN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015
 
Sumber

Wednesday, June 10, 2015

Daftar Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2015 Menurut PP No. 30 Tahun 2015

Awalnya saya membagikan tabel gaji dengan ketentuan Tahun sebelumnya yang saya ambil dari situs pemerintah, dan sekarang muncul kembali Daftar Tabel Gaji bagi PNS yang diterbitkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo per tanggal 4 Juni 2015 dengan besaran jumlah gaji pokok PNS per 2015 mulai dari golongan I A hingga IV E.

Perubahan gaji tersebut menurut tabel terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015.

Adapun Daftar Tabel Gaji PNS Terbaru dapat dilihat dibawah ini:


Jika ingin mendownload
Disini

Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat
sumber: pemerintah.net

Wednesday, June 3, 2015

Masih Bermimpi Menjadi PNS, Ikuti Program GGD dari Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu rencana baru bagi dunia pendidikan, yaitu Sebanyak 798 orang guru garis depan (GGD) angkatan pertama dilepas ke daerah khusus dan langsung bergelar CPNS di daerah penempatan.

Usai memberi pembekalan kepada 798 orang Guru Garis Depan (GGD), Orang nomor satu dibidang pendidikan (Anies Baswedan) mengatakan peserta program ini disebar ke sejumlah derah. Seperti di Aceh Besar, Aceh Singkil, Manggarai Timur, Flores Timur, Raja Ampat, dan Sorong. "Program ini berbeda dengan progran SM3T (sarjana mengejar di daerah terdepan, terpencil, dan terluar, red)," ujar mendikbud.

Perbedaan paling mencolok adalah, dalam program SM3T pengiriman hanya berjalan selama satu hingga dua tahun namun GGD adalah guru yang tetap mengajar selama-lamanya di wilayah terpencil sampai pemerintah memutasikan kembali

. "Program pemerintah tidak bisa seperti itu. Harus permanen," ujar Anies.

Sehingga dalam program GGD ini, Anies mengatakan guru yang dikirim akan ditempatkan secara permanen. Untuk mengikat guru-guru ini, pemerintah menetapkan status mereka menjadi CPNS.

Skemanya ada yang berstatus CPNS pemda setempat dan ada yang berstatus CPNS Kemendikbud. Penetapan status CPNS guru-guru ini sudah diakui Kemenerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui alokasi khusus.

Dengan status CPNS, Anies berharap pengiriman guru-guru terbaik ini bisa mengatasi ketimpangan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil. Dia mengatakan awalnya jumlah pendaftar program ini mencapai 1.480 orang guru alumni program SM3T. Mereka mengikuti tes CPNS seperti pelamar lainnya, yakni tes kompetensi dasar (TKD).

Pemerintah sejatinya menyiapkan formasi untuk guru daerah khusus itu sebanyak 1.000 kursi. Tetapi setelah dites, hanya ada 809 guru yang lulus dan nilainya di atas ambang batas dan lolos verifikasi administrasi. Namun di tahap akhir ada sembilan guru yang membatalkan secara sepihak. Sehingga akhirnKepada seluruh guru, Anies berpesan supaya menjaga fisik, moral, dan spiritual atau moral. "Fokus mengajar siswa dulu sebaik-baiknya. Jangan aneh-aneh," kata Anies. Selain itu para guru diharapkan bisa menyampaikan informasi positif kepada para siswa masing-masing. Dia berharap setiap tahun Kemendikbud bisa mengirim guru-guru CPNS ke daerah khusus.

Harmon, 26, salah satu peserta GGD mwngaku bangga bisa lulus program ini. Guru kimia alumni Universitas Negeri Padang (UNP) itu mengatakan, saat SM3T dulu dia ditempatkan di pedalaman Aceh Singkil.
 
"Saya jadi CPNS kembali ke Aceh Singkil lagi. Saya bersyukur bisa mengabdi untuk bangsa," ujar pria yang lama mengajar di pesantren itu. ya terjaring 798 orang guru CPNS di garis depan.(Sumber : Jawa Pos)
 
Semoga informasi ini bermanfaat untuk calon guru yang siap menjadi CPNS


Selain menjadi guru CPNS, di GGD juga akan mendapatkan tunjangan serta gaji, Lebih lengkap lagi Disini

Jika mau lebih lengkapnya Cek di Website Disini
 

Daftar Gaji dan Sertifikasi Bagi Guru GGD Indonesia Mengajar 2015

Kemendikbud telah melepaskan Guru Garis Depan di daerah yang telah ditentukan Gaji yang besarpun menanti di hadapan para Guru Garis Depan (GGD)
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2-TK) Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Sumarna Surapranata jumlah Guru Garis Depan (GGD ) angkatan pertama berjumlah 798 orang. Mereka berstatus CPNS baru dengan menggunakan kuota pengangkatan 2014 lalu.

Pemerintah akan memberikan  gaji para  guru peserta program Guru Garis Depan (GGD). Sebagai abdi negara dalam bidang pendidikan, para GGD diberikan atau mendapatkan gaji pokok PNS golongan 3-A. sekitar Rp 2,5 juta setiap  bulan. Karena para GGD yang baru dilepas masih berstatus CPNS, merekapun baru mendapat 80 persen gaji pokok.

Sumarna Pranata mengatakan sebagai guru di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal, mereka akan diberikan penghasilan yang cukup memadai. “Supaya mereka tenang mengajarnya,” kata Pranata di kantornya .

Penghasilan berikutnya adalah tunjangan guru di daerah khusus sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Kemudian, peserta program Guru Garis Depan ini juga mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) yang jumlahnya bervariasi di setiap daerah. “Ada bupati yang bilang menyiapkan TKD untuk guru hingga Rp 2 juta per bulan,” Sumarna Surapranata.

Guru peserta Guru Garis Depan ini akan diberikan tunjangan profesi guru (TPG). Tapi tunjangan masi ditunda hingga Guru Garis Depan berstatus PNS, bukan lagi berstatus CPNS. Guru peserta Guru Garis Depan ini masi megikuti prajabatan di tempat tugas masing-masing

Besaran besar tunjangan profesi guru berdasarkan  pada gaji pokok GGD tersebut . Maka jumlah semua, penghasilan atau gaji gGuru Garis Depan ini  mencapai Rp 8 juta atau lebih. besaran gaji ini memang hal yang wajar, karena mereka mengajar di daerah yang terpencil sulit dijangkau oleh kendaraan. 

Tahun depan menurut Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2-TK) Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Sumarna Surapranata masi merekrut Guru Garis Depan (GGD)
Dalam perekrutan GGD nanti kemungkinan akan menggunakan kuota CPNS 2015 mendatang. “Pemerintah harus hadir hingga di pelosok negeri. Sesuai dengan nawa cita Presiden Republik Indonesia," kata Sumarna Surapranata

Wednesday, May 20, 2015

BKN Berlakukan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Bagi PNS Tanpa Menunggu Usulan, Dengan Syarat?

Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI telah merubah mekanisme pelayanan proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap empat tahun tanpa harus melalui mekanisme pengusulan seperti yang diterapkan selama ini.

“Paradigmanya harus dirubah melayani. BKN bersama BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tugasnya meningkatkan nilai tambah PNS agar pelayan publik bisa maksimal dalam memberikan layanan. Bagaimana mau memberikan layanan maksimal jika PNS sibuk urusi kenaikan pangkat. Sebaliknya, bagaimana mau naik pangkat jika sibuk memberikan pelayanan,” kata Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Aria Wibisana, di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (12/5) kemarin.

Bima Aria menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Dengan demikian, BKN hanya menunggu konfirmasi BKD terkait kinerja dan perilaku pegawai bersangkutan. Apakah sedang menjalani hukuman displin pegawai atau tidak. Jika tidak bermasalah maka bisa segera diproses kenaikan pangkatnya.

Bima berpendapat, mekanisme seperti sekarang melalui usulan atasan langsung ke BKD untuk kemudian diproses sering kali merugikan pegawai bersangkutan. “Ada kasus terlambat 6 bulan hingga setahun. Ke depan kenaikan pangkat akan otomatis. Tidap perlu lagi repot mengusulkan, apalagi mengalami keterlambatan,” yakinnya.

Ke depan, sambung Bima, BKN akan mengirimkan daftar nama PNS yang akan naik pangkat pada periode tertentu enam bulam sebelumnya. Pun demikian untuk daftan nama PNS yang akan pensiun. Akan disampaikan daftarnya setahun sebelum waktu berlakunya.

Dengan demikian, Setidaknya PNS bersangkutan bisa segera memproses pemberkasannya agar saat jatuh tempo, baik naik pangkat maupun pensiun sudah bisa menerima haknya. Mereka yang naik pangkat bisa menerima pendapatan sesuai kepangkatannya, dan yang pensiun langsung bisa menerima uang pensiunnya tepat hari jatuh temponya.

“Sama halnya untuk pemberkasannya, cukup dilakukan secara online. Tidak perlu bawa berkas bertumpuk ke BKN. Makanya BKD diharap secara intensif melaksanakan pelayanan online untuk mempercepat pelayanan,” pesan Bima.

Wakil Kepala BKN itu menilai, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin sebagai perwakilan BKN di daerah siap mengawal pelaksanaannya. Bila perlu pelatihan, BKN dipastikan siap mendukung menyiapkannya sebagai bagian upayab mempercepat pelayanan bgai pegawai.

“Di BKN ada standar pelayanan sesuai ISO yang dimiliki. Maksimal pelayanan harus selesai dalam 20 hari kerja. Ini harus konsiten dilaksanakan hingga ke daerah,”tambahnya.(sumber)

Saturday, April 4, 2015

Honorer K-2 Wajib Berijazah S1 untuk Menjadi PNS

Malam ini saya mendapatkan informasi mengenai Guru yang belum memiliki ijazah S1 terutama PNS sebanyak 1.6 Juta seluruh Indonesia yang belum mengantongi ijazah dipastikan akan dijadikan Tenaga Administrasi/Tenaga PNS lainnya.

Berbeda dengan kabar lainnya yaitu diwajibkan untuk Kategori 2 (Honorer K2). Siapa saja yang menjadi honorer K2 belum memiliki Ijazah S1 dipastikan jangan harap akan diangkat menjadi PNS (ini merupakan syarat mutlak yang diterapkan oleh Kemendikbud).


 
Terkait Info PNS Honorer K2, Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad menegaskan bahwa memastikan tidak akan mengangkat guru honorer K2 menjadi PNS yang belum memiliki ijazah S1. Tentunya ketentuan ini tidak apa adanya namun sesuai dan mengacu pada Undang-Undang yang telah ditentukan. (Syarat ini berlaku untuk Guru dan Dosen)

Jangan lupa bahwa ketentuan tersebut dapat anda lihat di UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dimana salah satu syaratnya adalah berpendidikan minimal S1.

Bagi Guru dan Dosen yang belum memiliki ijazah S1/D4 dan diberi kesempatan paling lambat sampai bulan Desember 2015, menurut Kemendikbud jika Honorer K2 tidak memiliki ijazah S1 tidak akan diangkat dan dipastikan resiko ditanggung sendiri, Pemerintah juga mengatakan lebih baik merekrut dari pelamar umum yang sesuai kompetensi.

Dipastikan 1.6 Juta Guru PNS Belum S1/D4 Dijadikan Tenaga Administrasi (terakhir Desember 2015)

Kabar ini tersiar langsung melalui situs berita jpnn.com dengan judul (2015 Belum Sarjana, Guru Dijadikan Tenaga Administrasi).

Kali ini untuk tahun 2015 ada peringatan keras untuk para guru PNS yang belum bergelar S1/D4 yang dikenakan dilarang mengajar dan posisinya diturunkan menjadi tenaga administrasi/non-guru.

Kewajiban guru memiliki ijazah S1/D4 pada tahun 2015 ini tercantum dalam amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang itu, pemerintah diberi tugas meningkatkan kualifikasi guru yang belum sarjana selama sepuluh tahun. Dengan demikian, deadline pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan guru jatuh pada 2015 nanti.

Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan bahwa aturan kualifikasi pendidikan guru minimal adalah S1/D4 dan berlaku tegas. "ika pada 2015 nanti masih ada guru yang belum sarjana, ya tidak boleh mengajar," tegas mantan rektor Universitas Andalas (Unand) Padang itu, Kamis (25/7).

Terpisah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mencatat, hingga akhir 2013 jumlah guru yang belum sarjana atau D-IV mencapai 1.034.080 orang. "Memang benar pemerintah memberi waktu hingga akhir 2015 agar memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen," ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja.

Terkait urusan kepangkatan, Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/1994 dan Keputusan Presiden 87/1999, untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional (termasuk guru) dengan pendidikan tertinggi D-III maka kenaikan pangkatnya hanya sampai III/d. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB 16/2009 dinyatakan bahwa guru yang pendidikannya belum sarjana, maka kenaikan pangkatnya tidak dapat melebihi III/d. "Kecuali saat mereka ditetapkan, Permenpan ini sudah di atas III/d, dengan catatan tidak dapat naik pangkat lagi," katanya.

Sunday, February 8, 2015

Prosedure Kenaikan Pangkat Guru PNS Terbaru 2015

Kerangka Peningkatan Karir Guru Berdasarkan PermenPan &RB No. 16 Tahun 2009 yang rencananya efektif diberlakukan untuk kenaikan jenjang jabatan guru terhitung Januari 2013.

Berdasarkan Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 16 Tahun 2009 Tanggal 10 November 2009, maka mulai tahun 2013 bagi Guru PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkatnya harus memenuhi beberapa kriteria antara lain adalah kredit point yang harus didapat dalam pengembangan diri dan karya tulis.  Lebih jelasnya lihatpenjelasan berikut ini :

  1. Kenaikan pangkat dari IIIA ke IIIB guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri (Pelatihan dan Kegiatan Kolektif Guru) yang besarnya 3 angka kredit
  2. Kenaikan pangkat IIIB ke IIIC guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar angka kreditnya 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif (KTI, Membuat Alat Peraga, Alat Pembelajaran, Karya Teknologi/Seni) dengan 4 angka Kredit
  3. Kenaikan Pangkat IIIC ke IIID guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri yang besar kredit 3 dan publikasi Karya Ilmiah atau karya inovatif dengan 6 angka kredit
  4. Kenaikan Pangkat IIID ke IVA guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit dan Publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 8 angka kredit
  5. Kenaikan Pangkat IVA ke IVB guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit serta Publikasi Karya Ilmiah atau Karya Inovatif dengan 12 angka kredit
  6. Kenaikan pangkat IVBke IVC guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 4 angka kredit serta publikasi karya Ilmiah dengan 12 angka kredit
  7. Kenaikan pangkat IVC ke IVD guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit serta Publikasi karya ilmiah/Inovatif dengan 14 angka kredit
  8. Kenaikan Pangkat IVD ke IVE guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan diri dengan 5 angka kredit serta publikasi karya ilmiah/inovatif dengan 20 angka kredit

TINGKAT JABATAN
GOL
ANGKA KREDIT
KARIR
LAMA DALAM GOL
GURU UTAMA
IV/e
Akhir jabatan
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Akhir jabatan; Tidak ada batas
IV/d
200; 5 dari pengembangan diri; 20 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif;
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Min. 4 tahun;
Total kumulatif 32 tahun
GURU MADYA
IV/c
150; 5 dari pengembangan diri; 14 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif; presentasi ilmiah
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Min. 4 tahun total 12 tahun; Total kumulatif 28 tahun
IV/b
150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif;
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Min. 4 tahun
IV/a
150; 4 dari pengembangan diri; 12 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif;
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Min. 4 tahun
GURU MUDA
III/d
100; 4 dari pengembangan diri; 8 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif;
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Min. 4 tahun
Total 8 tahun
Total kumulatif 16 tahun
III/c
100; 3 dari pengembangan diri; 6 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif;
Guru dan semua jabatan pengelolaan;
4 tahun
Min. 4 tahun
GURU PERTAMA
III/b
50; 3 dari pengembangan diri; 4 dari publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif;
Guru; 4 tahun
Min. 4 tahun
Total 8 tahun
III/a
50; 3 dari pengembangan diri;
Guru; 4 tahun
Min. 4 tahun

Mengamati tabel di atas. Maka sejak golongan III/b setiap guru harus mampu mengumpulkan angka kredit yang merupakan hasil karya dari program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) berupa pengembangan diri,  publikasi ilmiah, dan atau karya inovatif.


Pengembangan Diri
a.      Diklat fungsional
b.     Kegiatan kolektif guru
Publikasi Ilmiah
a.      Presentasi pada forum ilmiah
b.     Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidangpendidikan formal
c.      Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
Karya Inovatif
a.      Menemukan teknologi tepat guna
b.     Menemukan/menciptakan karya seni
c.      Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
d.     Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman,  soal dan sejenisnya

Semoga bermanfaat!!!

Friday, January 23, 2015

Kenaikan Gaji PNS di Depan Mata

JAKARTA - Kabar gembira bagi PNS, TNI dan Polri. Pasalnya, pemerintah berencana menaikkan gaji para abdi negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menggodok besaran persentase kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri. Hanya saja, Yuddy meminta agar pihak-pihak yang mengharapkan kenaikan gaji itu bersabar dulu.


"Para PNS mohon sabar dulu. Bukannya presiden tidak mau menaikkan gaji pegawai, tapi presiden ingin kami para pembantunya kerja dulu. Presiden bilang, ‘masa belum kerja sudah bahas kenaikan gaji?’,” kata Yuddy dalam rapat kerja gabungan Komite I dan II DPD RI, Rabu (21/1).

Menteri asal Hanura itu menambahkan, Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan pada tahun pertama pemerintahan saat ini menargetkan penghematan anggaran negara sebesar Rp 100 triliun. Penghematan itu diambil dari moratorium CPNS, pengurangan belanja pegawai dan pengurangan subsidi BBM.

Yuddy menambahkan, hasil penghematan anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk PNS. Karenanya, KemenPAN-RB terus mematangkan besaran kenaikan gaji PNS dengan Kementerian Keuangan.

"Saya ingin menyampaikan kabar gembiranya. Kenaikan gaji sementara dibahas KemenPAN-RB dan Kemenkeu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah didapat formulasinya," tandasnya.
Sumber :www.jpnn.com

Monday, December 29, 2014

Syarat Dan Biaya Mengikuti PPG 2015 PNS non PNS

SYARAT DAN BIAYA MENGIKUTI PPG 2015 PNS non PNS
Oleh : syamsul hadi
Senin, 29 Desember 2014
Assalamualaikum wr.wb
Salam maju bersama
Kali ini saya akan share info terbaru tentang bagaimana teknis mendapatkan sertifikasi PPG pada tahun 2015. Dari segi kualitas PPG sangat berbeda pelaksanaannya dengan PLPG. Saya secara pribadi sudah mendapatkan sertifikat PPG tersebut. Materi tidak jauh berbeda dari PLPG namun yang sangat mencolok perbedaanya adalah pendalaman materi yang sangat begitu melekat untuk setiap jurusan. 

Sangat berbed jauh dengan PLPG yang hanya dilaksanakan beberapa minggu saja. Terus terang banyak teman-teman yang kurang paham tentang tujuan dari sertifikasi. Karena beberapa hanya mengacu pada nilai yang akan didapat. Oke langsung saja bagaimana tata cara menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan harus direkomendasikan oleh kepala sekolah masing-masing dan diverifikasi dinas pendidikan kabupaten/kota yang bersangkutan. Berikut syarat dan cara pendaftaran (mekanisme) PPG:

Syarat Mahasiswa Profesi pendidikan Guru PPG
  1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi, kecuali Program Studi PGSD dan PGPAUD.
  2. Mengajar di satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional.
  3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) atau guru yang dipekerjakan (DPK) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang mengajar pada satuan pendidikan negeri yang memiliki Surat Keputusan dari Pemda.
  5. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
  6. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun.
  7. Bersedia mengikuti pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada dan mendapatkan ijin belajar dari Kepala sekolah dan Pemda.
  8. Memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
  9. Memiliki surat keterangan bebas napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) dari instansi yang berwenang.

Sistem Rekruitmen Mahasiwa PPG

Seleksi administrasi oleh Dinas Pendidikan.. Calon peserta PPG mendaftar ke Diknas Pendidikan kabopaten/kota dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  1. Formulir pendaftaran peserta PPG (Format P1).
  2. Foto kopi ijazah S-1/D-IV yang sudah dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal atau Kopertis untuk lulusan PTS yang sudah tidak beroperasi.
  3. Foto kopi SK pengangkatan sebagai PNS bagi guru PNS, SK GTY atau SK dari Pemda bagi guru bukan PNS.
  4. Foto kopi SK pengangkatan sebagai guru bukan PNS (guru tetap pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar) dari KS dan/atau yayasan.
  5. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pendidikan dan meninggalkan tugas mengajar yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan KS
  6. Surat persetujuan/ijin dari KS dan diketahui Disdik.
  7. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
  8. Surat keterangan bebas napza dari instansi yang berwenang.

Seleksi akademik oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara/LPTK:
  1. LPTK melakukan verifikasi dokumen yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota;
  2. LPTK melakukan seleksi akademik menggunakan tes dan non tes: Tes penguasaan bidang studi (sesuai dengan program PPG yang akan diikuti).
  3. Tes kemampuan bahasa Inggris.
  4. Tes potensi akademik.
  5. Penelusuran minat dan bakat melalui wawancara dan observasi kinerja.
  6. LPTK menetapkan hasil seleksi sesuai dengan kuota dan melaporkan ke Dit Diktendik Ditjen Dikti dan BPSDMP & PMP.

Syarat dan Cara Pendaftaran PPG Dalam Jabatan

Pendidikan Profesi Guru  (PPG) ini diselesaikan dalam waktu 2 semester dengan biaya sekitar Rp 12.000.000. Kurikulum PPG berisi program workshop pengemasan materi bidang studi untuk pembelajaran yang mendidik (Subject Specific Pedagogy) dan disertai pemantapan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi akademik bidang studi, serta PPL kependidikan. Proporsi beban belajar (SKS) untuk workshop SSP: PPL = 60 : 40.

Demikian informasi sementara yang saya peroleh tentang Syarat Dan Biaya Mengikuti PPG 2015 PNS non PNS , semoga dengan adanya PPG, pendidikan di Indonesia dapat cepat berkembang.

Wassalamualaikum wr.wb
sumber:
https://www.facebook.com/groups/forumGTTPTTseINDONESIA/

Monday, December 1, 2014

Siap-Siap Gaji PNS TNI DAN POLRI Tahun 2015 Naik 6%?


Dalam RAPBN 2015 pemerintah kembali menaikan gaji dan uang makan PNS TNI dan POLRI sebesar 6%. Rencana kenaikan gaji PNS TNI dan POLRI pada 2015 tersebut tertuang dalam pemaparan RUU APBN 2015, di Jakarta. Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Pemerintah telah sepakat untuk menetapkan alokasi dana untuk menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri. Anggaran kenaikan gaji PNS, TNI/ Polri pada tahun 2015 sebesar Rp 4,1 triliun atau rata-rata 6%.

Rencana kenaikan gaji PNS TNI dan POLRI di tahun 2015 nanti selain ditujukan untuk meningkatkan kinerja PNS, juga untuk menyesuaikan dengan kebutuhan PNS terkait inflasi. . Selain kenaikan gaji PNS, pada tahun 2015 yang akan datang pemerintah juga berencana menaikan tunjangan uang makan dan lauk pauk sebesar Rp 5.000.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2014). Menuturkan bahwa kenaikan gaji PNS 2015 sebesar enam persen ini juga berlaku bagi pensiunan PNS, dan abdi negara lainnya. Namun, besaran untuk pensiunan ini sebesar lima persen.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyatakan bahwa kenaikan gaji dan uang makan PNS dalam RAPBN 2015 ini masih bisa dikoreksi kembali oleh pemerintah selanjutnya. "Pemerintah baru bisa koreksi, bebas lakukan apa saja," pungkasnya

Berbeda dengan pendapat di atas, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasodjo, menyatakan PNS tidak serta merta akan naik gajinya. bahkan janji kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri sebesar enam persen tersebut kemungkinan malah batal. Eko menyebutkan, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), kenaikan gaji aparatur dinilai berdasarkan kinerja bukan langsung naik saja. Besarnya kenaikan gaji akan menyesuaikan dengan kinerja dan jabatan. Seperti misal, kinerja seorang PNS mendekati sempurna atau bagus, mendapatkan kenaikan empat kali gaji pokok. Kemudian pencapaian kinerja seorang PNS sempurna, akan mendapat kenaikan gaji hingga 8 kali gaji pokok.

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengungkapkan, dengan adanya beleid baru ini maka nantinya ada empat kelompok penerima gaji di kalangan PNS berdasarkan kinerja, yakni outstanding, excellent, successful,  dan poor.

Kategori kinerja ini akan mengakibatkan besar atau kecilnya pendapatan yang dibawa pulang atau take home pay PNS tersebut. "Cara ini lebih efektif untuk mendongkrak kinerja PNS," tuturnya, Selasa (7/10/2014) lalu sebagaimana di berita dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/.

Golongan outstanding adalah mereka yang jauh melebihi target. Excellent mencapai di atas target, successful mencapai target, dan poor tak mencapai target. Bahkan golongan poor akan menerima sanksi berupa penurunan pangkat bahkan bisa direkomendasikan untuk diturunkan penghasilan ataupun dipensiunkan lebih cepat. "Konsep ini bertujuan agar daya saing dan kualitas pegawai pemerintah agar tak kalah dengan pegawai swasta," kata Eko.

Pada bagian lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani sebagaimana diberitakan dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/ tanggal 9 Oktober 2014 mengatakan, anggaran kenaikan gaji PNS TNI dan POLRI serta pensiunan pada tahun 2015 tetap akan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan PNS terkait inflasi.

Rencananya kenaikan gaji PNS TNI dan POLRI tahun 2015 sebesar 6 persen, sementara untuk dana pensiun naik 4 persen dari yang selama ini dibayarkan.  "Untuk gaji akan ada kenaikan anggaran Rp 4,1 triliun," kata Askolani.

Tentunya, jadi tidaknya kenaikan Gaji PNS TNI dan POLRI di tahun 2015 yang akan datang menjadi kewenangan pemerintahan baru sebagaimana dinyatakan  Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri bahwa kenaikan gaji dan uang makan PNS dalam RAPBN 2015 ini masih bisa dikoreksi kembali oleh pemerintah selanjutnya.

Kita berharap kenaikan gaji PNS TNI dan POLRI di tahun 2015 tetap akan dilaksanakan. Apabila sistem pengajian PNS akan menggunkanan sistem kinerja mekanisme harus jelas dan harus dapat dirasakan oleh seluruh PNS baik pusat maupun daerah, jangan seperti sistem remunerasi yang pernah diterapkan yang pada prakteknya tak pernah menyentuh para pegawai daerah terutama terhadap mereka yang bersatus PNS Daerah.
Posting Lama ►
 

Copyright 2013 SD Negeri Tambaharjo: PNS Template by Desa. Powered by Blogger